Gugatan Din Syamsuddin dan Amien Rais Cantumkan Pendapat Ulama

Gugatan Din Syamsuddin dan Amien Rais Cantumkan Pendapat Ulama

jpnn. com , JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang penelitian pendahuluan permohonan uji materi Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 yang diajukan Din Syamsuddin, Sri Edi Swasono, Amien Rais, dkk.

Pada sidang yang dihelar secara virtual, Selasa (22/9), hakim MK menyoroti materi permohonan dengan dinilai hampir sama dengan aplikasi yang diajukan sebelumnya.

“Secara prinsip memang permohonan tersebut hampir sama dengan permohonan sebelumnya, kecuali tambahan Pasal 6 tersebut, ” ujar Hakim Konstitusi Aswanto dalam sidang pemeriksaan pendahuluan secara virtual, Selasa.

Setelah pemohon menyampaikan permohonan tes formil dan materiil Undang-Undang Cetakan 2 Tahun 2020, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh menilai pasal-pasal yang diajukan oleh para pemohon sebagian besar sama, termasuk subjek dari permohonan itu.

Baca Juga:

Argumentasi pada pengujian formil diakuinya berubah sebati dengan masuknya permohonan kali tersebut yang melebihi batas waktu pengujian formil 45 hari setelah peraturan dimuat dalam Lembaran Negara.

“Ini coba dicermati kembali karena ini nanti akan dibahas dalam RPH (rapat permusyawatan hakim) dan RPH akan putuskan, coba dipertimbangkan sesuai dengan keyakinan putusan MK terkait dengan pembatalan permohonan, ” ujar Daniel Yusmic.

Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi, penarikan perkara menjadikan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Baca Serupa:

Ada pun Din Syamsuddin dkk telah mengajukan pengujian Perppu penanganan COVID-19, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Negeri Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan buat Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, dan kini mengajukan kembali setelah mencabut permohonan sebelumnya.

Untuk pengujian formil, kali ini keberatan yang disampaikan mengenai persetujuan disahkannya perppu penanganan keuangan akibat wabah COVID-19 menjadi undang-undang dilakukan berdasar mufakat, padahal terdapat satu fraksi dengan tidak setuju.